Aktor Politik Dibalik Rencana “Rusuh” Aksi Damai 4 November

Alumnikampus.com – Aktor Politik Dibalik Rencana Rusuh Aksi Damai 4 November, masih menjadi teka-teki sampai sekarang, Jokowi sebagai orang yang melontarkan pertama kali tidak mau bicara lagi tentang hal tersebut. Pendukung Jokowilah justru yang berkomentar membenarkan ungkapan presiden ini dengan pembelaan bahwa Presiden mendapatkan informasi yang tepat dari pembantu-pembantunya tentang adanya aktor politik dibalik rencana rusuh aksi 4 November lalu.

Misteri aktor politik ini muncul sebenarnya karena tidak ada yang mau menjadi “Brutus”(1) dalam kasus Ahok. Hal ini membuat kasus Penistaan Agama oleh Ahok menjadi bertele-tele. Untuk memahami dinamika politik pilkada DKI saat ini, kita harus melihat kaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bila kita coba mereview Dinamika Politik Pilkada DKI, maka ada beberapa peristiwa penting yang terus terkait dengan situasi sekarang ini.

1. PDIP menyiapkan beberapa skenario menghadapi Pilkada 2017 :

a. Skenario #1 ; Selama kurun waktu yang panjang, terjadi perdebatan internal partai walau terdengar sampai di masyarakat bahwa PDIP hanya akan mendukung Cagub dari kalangan kader sendiri. Sementara Ahok ketika itu dengan penuh percaya diri mengambil jalur independen, bahkan cenderung meremehkan peranan parpol.

Sikap ini, menimbulkan kemarahan di kalangan parpol termasuk PDIP yang seringkali jajaran tokoh mereka menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa PDIP tidak mungkin mendukung calon independen yang tidak mau menggunakan kendaraan partai untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur.

Atas dasar frame Cagub harus kader Partai inilah kemudian muncul wacana mengusung Risma sebagai Cagub PDIP dan melarang Ahok menggandeng Jarot yang juga kader PDIP sebagai pasangan Ahok ketika mau mendaftarkan diri sebagai Balon Gubernur di KPU.

Jadi skenario #1 adalah PDIP mengusung calon dari kadernya sendiri untuk berhadapan dengan Ahok calon dari koalisi Golkar, Hanura dan Nasdem. Dalam hal ini kandidat terkuatnya adalah Risma, yang dalam berbagai survey memiliki peluang terbesar mengalahkan petahana Ahok.

b. Skenario #2 adalah mendukung petahana Ahok, dan PDIP hanya menempatkan kadernya Jarot Syaiful Hidayat sebagai wakil. Bagi PDIP skenario ini adalah yang paling kecil keuntungannya, bila tidak ingin dikatakan PDIP sebenarnya sudah kalah sebelum bertanding. Bahkan pilihan mendukung petahana akan menambah sakit hati kader-kader utama mereka sendiri yang sudah terlanjur kecewa dan marah dengan sikap Ahok yang meremehkan peranan Partai Politik dalam Pilkada DKI ini.

Namun akhirnya PDIP mengumumkan dukungan kepada Ahok yang dipasangkan dengan kader mereka Jarot. Resmilah paslon Ahok-Jarot ini menjadi paslon pilkada DKI 2017.

Apakah pilihan yang merugikan ini sudah final…?

c. Skenario #3 (skenario cadangan) ini sesungguhnya terasa kejam, namun dalam politik tidak ada teman abadi yang ada hanyalah kepentingan. Pilkada DKI 2017, akan dijadikan ladang pembantaian (Killing Field) bagi Ahok…. Petahana ini hanya akan diberi kesempatan bernafas dalam beberapa waktu saja agar bisa diperas potensinya terutama dukungan pendanaan dari pengusaha besar di belakang Ahok. Setelah itu Ahok akan dibongkar semua kejahatannya dan dijadikan tersangka….!!

Namun PDIP harus hati-hati karena pembongkaran kejahatan dan kasus-kasus Ahok bisa menyeret Jokowi dalam kesulitan yang akhirnya akan merugikan PDIP juga. Bermaksud mendapatkan keuntungan besar, keuntungan kecil yang sudah ditangan dilepaskan.

Jadi skenario cadangan ini adalah menghentikan langkah Ahok sebagai calon Gubernur dan menggantinya dengan kader PDIP lainnya untuk dipasangkan dengan Jarot.

2. Situasi yang terjadi setelah Ahok terpleset ucapannya tentang Al Maidah : 51, membuat Ahok dalam posisi yang tidak bisa dia kendalikan. Ahok sendiri tampaknya hanya bisa menanti langkah politik apa yang akan dilakukan oleh Partai pendukungnya, terutama PDIP.

a. Pilihan koalisi adalah terus mendukung Ahok dan berpotensi kalah, atau mencabut dukungan Ahok. Selanjutnya mengajukan paslon baru ke KPU, cara ini merupakan Win Win Solution buat koalisi dan Ahok. Ahok terus menjadi Gubernur sampai Oktober 2017, setelah itu pensiun dan jadi rakyat biasa lagi. Koalisi pun punya kesempatan memenangkan Pilkada DKI dengan paslon lain yang tidak bermasalah.

Namun rencana indah ini tidak mungkin direalisasikan karena terbentur oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. Dimana dalam pasal 7 disebutkan : “Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”

Lantas bagaimana PDIP dan Koalisi keluar dari situasi yang rumit ini, terus berada dibelakang Ahok dan akan menjadi musuh bersama umat Islam juga, sampai terbukti Ahok menang atau kalah. Resiko ini bisa diambil jika Pilkada tahun 2017 adalah untuk daerah lain, tapi yang dihadapi sekarang ini Pilkada DKI akan telalu besar pertaruhannya.

Mengingat partai akan kembali berkompetisi dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2019, jatuhnya nama partai akan membuat sulit mereka memenangkan pertarungan pemilu 2019.

Bagaimana jika Ahok mengundurkan diri dari pencalonan gubernur DKI ? alternatif inipun kelihatannya sudah pernah ditawarkan kepada Ahok. Tapi Ahok menolak dan mengatakan : “Saya tahu ada yang menginginkan saya mundur dari pencalonan, lebih baik saya ditangkap dan dipenjara daripada mundur”.

Setelah alternatif mundur ini ditolak Ahok, maka satu-satunya cara agar PDIP dan Koalisi bisa keluar dari situasi chaos ini adalah dengan memanfaatkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, dimana menurut Joko Purnomo, ketua KPU propinsi Jawa Tengah menjelaskan ketika ditanya tentang calon kepala daerah yang menjadi tersangka, dalam keterangannya Joko mengatakan : “Yang diatur hanya terpidana dan mantan terpidana. Kalau masih tersangka, kan, belum ada putusan final dari pengadilan. Kecuali kalau jadi tersangka dan ditahan,” kata Joko, Rabu (21/9/2016).

Dengan kasus apa Ahok dapat dijadikan tersangka dan ditahan, paling mudah dan hemat bagi PDIP adalah dengan menunggangi isu penistaan agama dan penghinaan Al Qur’an yang sedang ramai sekarang ini.

3. Setelah demo damai 4 november dilaksanakan yang menghimpun sampai 2 juta orang, maka tekanan untuk menersangkakan Ahok menjadi semakin kuat. Apalagi beberapa hari sebelumnya, pada hari minggu (30/10) salah seorang ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa PDIP menginginkan kasus penistaan agama oleh Ahok diusut tuntas oleh Polri, dan diakhir pernyataannya tersebut Supratikno sempat mengatakan seandainya tidak ditemukan unsur penistaan tersebut maka kenyataan itu harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tanggapan yang normatif khas politisi ini, sesungguhnya tanda bahwa kasus Ahok akan memasuki tahap baru dimana Ahok segera dijadikan tersangka dan ditahan. Komunikasi langsung PDIP dengan Kapolri andai bisa dibocorkan ke publik diduga akan lebih lugas,

“Silahkan Kapolri menindak lanjuti laporan masyarakat terkait Ahok” barangkali demikian bunyi pernyataannya dan, “PDIP tidak akan mengintervensi”.

Langkah berikutnya hari Selasa (1/11) Jokowi pun mengundang MUI, NU dan Muhammadiyah bertemu di Istana pagi hari, selesai pertemuan tersebut dalam konperensi pers : “Presiden mengatakan dia sudah memerintahkan (kepolisian) untuk memproses (dugaan penistaan agama),” ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.

Jelas sekali bahwa Polri telah mendapatkan izin memproses Ahok terkait kasus penistaan agama oleh Ahok. Tinggal Polri yang menentukan kapan Ahok akan dipanggil, diperiksa dan dijadikan tersangka, umat Islam akan puas. Memuaskan sebagian besar ormas Islam dan pendukungnya.

Bahkan lebih lanjut, Wapres Jusuf Kalla ketika menerima perwakilan aksi damai 4 Nov mengatakan dengan lugas bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini akan diproses paling lambat dalam 2 minggu. Selain itu JK juga menyatakan kasus ini akan diproses dengan cepat dan tegas.

Namun selepas aksi damai 4 november 2016, kelihatannya ada upaya untuk mengulur waktu penanganan kasus penistaan agama oleh Ahok, bahkan sebagian anggota masyarakat melihat ada upaya membebaskan Ahok dari tuntutan tersebut.

Jadi secara ringkas ada 3 kemungkinan yang akan dikenakan pada Ahok :

1. Ahok dibebaskan dari tuntutan penistaan agama
2. Kasus Ahok diulur-ulur (Stalling Time), sampai isu ini padam dengan sendirinya atau teralihkan dengan isu lain. Termasuk dalam poin ke 2 ini adalah menjadikan Ahok hanya sebagai tersangka saja tanpa ditahan.
3. Dijadikan tersangka dan ditahan.

Masing-masing ada konsekwensinya berkaitan dengan dinamika politik di Indonesia.

Peluang dan Konsekwensinya

Kemungkinan #1 adalah kemungkinan yang paling kecil diambil terutama dalam jangka waktu dekat ini. Mengingat umat Islam telah menunjukan rasa marahnya dan unjuk rasa mengecam Ahok tidak hanya terjadi di Jakarta, bahkan sudah menjalar ke seluruh Indonesia.

Membebaskan Ahok saat seperti sekarang hanya menambah persoalan yang ruwet menjadi semakin ruwet, rasa ketidak puasan masyarakat bisa mengarah pada Jokowi. Sehingga kemungkinan #1 tidak akan diambil oleh pemerintah, kecuali ada keadaan yang memaksa sehingga pemerintah mengambil langkah ini. Misalnya Ahok dibunuh, atau mengalami peristiwa tragis yang memaksa rakyat Indonesia memaafkan Ahok.

Kemungkinan #2 memiliki peluang sekitar 50 % diambil mengingat Ahok memiliki banyak “jasa” kepada Jokowi, PDIP dan Polri serta mempertimbangkan kekuatan “naga” dibelakang Ahok. Caranya adalah menjadikan Ahok hanya sebagai tersangka, dengan langkah ini sebagian umat Islam terpuaskan namun Ahok masih bisa mengikuti aktifitas Pilkada sampai selesai (15/2/2017). Sepanjang waktu itu disiapkan isu-isu pengalihan sehingga masyarakat lupa bahwa Ahok pernah melakukan penistaan Agama. Saat masyarakat sudah benar-benar lupa maka Ahok dinyatakan bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti menistakan agama atau kasusnya di SP3 (dihentikan) dan Ahokpun bebas.

Jika Ahok menjadi pemenang Pilkada 2017 nanti, maka selepas keputusan pengadilan tersebut / SP3, Ahok dapat menjadi gubernur DKI periode berikutnya. Walaupun kemungkinan #2 ini memiliki peluang dipilih tapi memiliki resiko persoalan Ahok akan menjadi hidden conflict yang dapat meletus setiap saat. Berkaca pada peristiwa di AS pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden.

Kemungkinan #3 adalah peluang terbesar untuk dipilih. Setelah Ahok ditahan, umat Islam dan ormas Islam terpuaskan, maka suasana politik otomatis akan mereda. Mengapa dikatakan paling besar akan dipilih, karena situasi politik akan reda tidak akan bertambah panas sementara itu PDIP dapat mengganti Ahok dengan calon lain yang memang kader asli PDIP, yang peluang memenangkan pilkada lebih besar daripada Ahok.

Kemungkinan #3 ini adalah kemungkinan yang paling menguntungkan bagi PDIP, namun mereka belum mendapatkan momentum untuk melaksanakan rencana ini. Jika aksi ormas Islam 4 November lalu berakhir dangan kerusuhan yang membesar, maka itu momentum yang sempurna untuk mengeksekusi rencana #3 ini.

Namun ternyata kerusuhan yang timbul bada Isya tidak berhasil membesar, karena sebagian besar peserta Aksi memiliki kesadaran bahwa aksi ini adalah aksi damai dan tidak terprovokasi melakukan kerusuhan.

Setelah kerusuhan yang gagal ini, Jokowi sempat melontarkan isu bahwa “ada aktor politik” yang menginginkan aksi 4 November menjadi rusuh, dengan mengikuti kepentingan siapa yang paling diuntungkan “Follow The Interest” jika aksi 4 November rusuh maka itu sekaligus jawaban atas pertanyaan siapa aktor politik dibalik rencana aksi rusuh 4 November ? Jawabannya dari pertanyaan yang paling diuntungkan bila terjadi kerusuhan, adalah PDIP sendiri. Disini Jokowi dan pendukungnya mencoba menyamarkan dengan mengarahkan pada nama lain seperti SBY, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Setelah momentum kerusuhan 4 November tidak berhasil dijalankan, Jokowi memerintahkan Kapolri untuk melakukan Gelar Perkara secara terbuka, bahkan bila perlu disiarkan langsung melalui Televisi sebagai momentum kedua.

Ide inipun kelihatannya tidak jadi dilaksanakan, karena UU Kepolisian melarang hal tersebut, kontroversi ini telah mengundang kritik kepada Kapolri bila menyelenggarakan Gelar Perkara terbuka.

Akhirnya diputuskan Gelar Perkara dilakukan semi terbuka, yakni tertutup tapi mengundang para pihak diluar kepolisian untuk menghadirinya. Gelar Pekara yang akan dilaksanakan Selasa (5/11), adalah kesempatan kedua bagi PDIP dan Jokowi untuk menersangkakan Ahok sekaligus menahannya. Bila kesempatan ini terlewati juga, akan semakin menyulitkan bagi Jokowi untuk menyelesaikan krisis politik akibat Ahok ini.

Mengapa situasi kasus Ahok ini yang sebenarnya sederhana dan tidak serumit kasus kopi Sianida, menjadi bertele tele dan belum juga dituntaskan ? Adalah karena tidak ada yang mau menjadi “Brutus” (eksekutor) bagi Ahok. Jokowi menghindar bertemu dengan perwakilan aksi 4 Nov dengan pergi ke Bandara Soeta adalah karena tidak mau menjadi “Brutus”, peran ini diambil alih Wapres dengan menjanjikan kasus Ahok selesai dalam 2 minggu dan akan ditangani dengan tegas.

Sejatinya Jokowi menginginkan yang jadi “Brutus” adalah Ummat Islam dan Polri, oleh karena momen 4 Nov rusuh sudah gagal masih tersisa momen Polri melalui Gelar Perkara untuk mengeksekusi kasus Ahok ini.

Wallahu’alam

sumber: https://www.facebook.com/herubinawan/posts/642671469246465

——————————-
(1) Brutus adalah nama kecil dari Marcus Junius Brutus yang hidup pada 85 SM – 23 Okt 42 SM, dia seorang politisi di era akhir Romawi. Brutus dekat dengan Julius Caesar, pemimpin faksi Populares. Namun, upaya Caesar untuk mengasumsikan kekuatan yang lebih besar untuk dirinya sendiri membuatnya bertentangan dengan elit Romawi dan anggota Senat.

Karena perilaku Caesar yang semakin monarki, beberapa senator, yang menyebut diri mereka “Liberator”, merencanakan untuk membunuhnya. Mereka merekrut Brutus, yang mengambil peran utama dalam pembunuhan itu, yang berhasil dilakukan pada tanggal 15 Maret, 44 SM.

Dapatkan Artikel Menarik Lainnya!

Ayo Langgangan artikel Alumni Zone