Analisis Seputar Ahok #2 Kasihan Ahok (Poor Ahok)

Alumnikampus.com – Elektabilitas Ahok terus turun, dalam survey terakhir oleh LSI (Lingkaran Survey Indonesia) yang dirilis Sabtu (8/10) diperoleh data bahwa Ahok berpotensi kalah pada putaran pertama pilkada DKI 2017, karena menurut LSI petahana aman bila selisih dengan rivalnya diatas 20 persen. Sementara selisih Ahok dengan kedua paslon rivalnya hanya 10 – 12 persen. Artinya Ahok berpotensi kalah bahkan pada putaran pertama. Padahal survey dilakukan sebelum polemik Al Maidah : 51, bagaimana setelah polemik pasti lebih hancur lagi.

Situasi ini tentu menyulitkan koalisi PDIP pendukung Ahok, di intenal Golkar saja sudah terjadi perpecahan antara terus mendukung Ahok atau mencabut dukungan. PDIP sendiri belum bereaksi terhadap polemik Al Maidah : 51 ini, yang jelas posisi Ahok sudah seperti musuh bersama Umat Islam DKI, bahkan sudah bikin marah satu negara.

Pilihan koalisi adalah terus mendukung Ahok dan berpotensi kalah, atau mencabut dukungan Ahok. Selanjutnya mengajukan paslon baru ke KPU, cara ini merupakan Win Win Solution buat koalisi dan Ahok. Ahok terus menjadi Gubernur sampai Oktober 2017, setelah itu pensiun dan jadi rakyat biasa lagi. Koalisi pun punya kesempatan memenangkan Pilkada DKI dengan paslon lain yang tidak bermasalah.

Namun rencana indah ini tidak mungkin direalisasikan karena terbentur oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. Dimana dalam pasal 7 disebutkan : “Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”

Lantas bagaimana PDIP dan Koalisi keluar dari situasi yang rumit ini, terus berada dibelakang Ahok dan akan menjadi musuh bersama umat Islam juga, sampai terbukti Ahok menang atau kalah. Resiko ini bisa diambil jika Pilkada tahun 2017 adalah untuk daerah lain, tapi yang dihadapi sekarang ini Pilkada DKI akan telalu besar pertaruhannya.

Mengingat partai akan kembali berkompetisi dalam Pilpres 2019, jatuhnya nama partai akan membuat sulit mereka memenangkan pertarungan Pilpres 2019.

Satu satunya cara agar PDIP dan Koalisi bisa keluar dari situasi chaos ini adalah dengan memanfaatkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, dimana menurut Joko Purnomo, ketua KPU propinsi Jawa Tengah menjelaskan ketika ditanya tentang calon kepala daerah yang menjadi tersangka, dalam keterangannya Joko mengatakan : “Yang diatur hanya terpidana dan mantan terpidana. Kalau masih tersangka, kan, belum ada putusan final dari pengadilan. Kecuali kalau jadi tersangka dan ditahan,” kata Joko, Rabu (21/9/2016).

Adapun batas waktunya adalah jika setelah pendaftaran calon ternyata proses hukum berjalan hingga yang bersangkutan menjadi terpidana pada 30 hari sebelum pemungutan suara, status sebagai calon akan dibatalkan. Pihak partai politik pengusungnya wajib mengganti dengan calon lain. Jika masuk 29 hari sebelum pemungutan suara, maka calon penggantinya malah bisa dibatalkan.

Artinya PDIP cuma punya waktu sampai 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, jika rencana pemungutan suara pilkada DKI 2017 akan dilaksanakan 15 Februari 2017 maka kesempatan tersebut adalah selambat-lambatnya sampai 15 Januari 2017. Ahok sudah harus terpidanakan, dalam pengertian jadi tersangka dan ditahan.

Dengan kasus apa Ahok dapat dipidanakan, paling mudah dan hemat bagi PDIP adalah dengan menunggangi isu penistaan agama dan penghinaan Al Qur’an yang sedang rame sekarang ini.

Dibandingkan kasus-kasus lain yang melibatkan Ahok, seperti Sumber Waras, Cengkareng dan Reklamasi maka penistaan agama dan penghinaan Al Qur’an ini aman bagi PDIP karena tidak akan menyeret Jokowi.

Adapun perpecahan dalam tubuh koalisi berkaitan dengan tetap mendukung Ahok atau mencabut dukungan bukan suatu yang esensial, lebih karena PDIP sebagai pimpinan koalisi belum menyatakan secara terbuka rencana mempidanakan Ahok kepada mitra koalisinya. Hanya orang orang tertentu yang dapat dipercaya telah mendapat penjelasan skenario “cadangan” menghabisi Ahok, kemudian mengganti dengan calon lain kader PDIP. Bila rencana sudah disampaikan maka koalisi pasti akan kompak mendukung rencana tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan dicalonkan menggantikan Ahok…? Maka pilihan terbaik adalah Risma, Walikota Surabaya. Risma pun dengan alasan menyelamatkan situasi chaos bersedia maju….

Bersambung….

sumber: https://www.facebook.com/herubinawan/posts/624563174390628

Dapatkan Artikel Menarik Lainnya!

Ayo Langgangan artikel Alumni Zone