Banyak orang yang menganggap korupsi
hanya sebuah transaksi memainkan harga atau menjalankan praktek fiktif terkait
dengan pengadaan barang atau jasa,misalnya dalam membeli sebuah barang untuk
keperluan belanja Institusi dan kebutuhan kantor ternyata dalam kenyataannya
hanya meminta kwitansi kepada pihak penyedia untuk dijadikan laporan
pertanggung jawaban.
Atau pelaksanna tidak sesuai
dengn petunjuk teknis yang sudah ditetapkan,jika dalam rancangan sudah ada
patokan ukuran dan komposisi tetapi dalam prakteknya tidak memenuhi aturan
tersebut,malah jauh dari spek yang sudah ditandatangani bersama antara pihak
penyedia anggaran dengan pengelola.
Kasus yang nyata adalah ketika
pemerintah menetapkan pembangunan tower sebanyak 4800 ternyata yang dibangun
hanya 985 tower itupun tidak semuanya bisa digunakan,tentunya ini sangat
merugikan bangsa dan negara dalam jumlah yang mencapai puluhan triliyun rupiah.
Jika dikaji secara mendalam Ada
beberapa jenis korupsi yang umum terjadi di berbagai bidang dan tingkatan dan
nominal nya sangat fantastis,simak baik
baik ulasan berikut ini.
1. Suap
Suap terjadi ketika seseorang
memberikan uang, hadiah, atau imbalan lainnya kepada pejabat publik atau pihak
yang berwenang dengan harapan memperoleh keuntungan atau mempengaruhi keputusan
yang menguntungkan.
Biasanya aksi suap ini dilakukan
untuk mendapatkan paket pekerjaan proyek pemerintah agar bisa dikerjakan oleh
perusahaan penyedia atau pelaksana jikan dalam bentuk konstruksi bangunan atau
yang sejenisnya
2. Nepotisme
Nepotisme terjadi ketika pejabat
publik memberikan perlakuan khusus atau keuntungan kepada anggota keluarga atau
teman dekatnya dalam pengambilan keputusan atau pemberian posisi atau kontrak.
Nepotisme yang terjadi di
Indonesia banyak yang dilakukan karena faktor politik,misalnya setelah mendukung
seseorang untuk menjadi Bupati atau Gubernur dan memenangkan pemilihan
tersebut,banyak yang meminta pekerjaan atau bantuan sosial karena merasa
mempunyai jasa atas kemenangan tersebut.
Kemudian pihak tersebut merealisasikan
permintaan itu melalui dinas terkait dengan cara mengirimkan proposal pengajuan
untuk direalisasi dan digarap oleh orang yang menjadi tim pemenang selama melakukan pertarungan politik.
3. Penggelapan
dana
Penggelapan dana terjadi ketika seseorang yang
bertanggung jawab atas dana publik atau organisasi menggunakan dana tersebut
untuk kepentingan pribadi atau mengalihkannya secara ilegal.
Misalnya dana bantuan yang
didapatkan dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi tetapi hanya dikelola dan
di habiskan oleh pengurus organisasi,dampaknya adalah masyarakat tidak berdaya
dan pengurus berfoya foya.
Jika tidak diaudit secara ketat,
maka uang bantuan tersebut dianggap sebagai rejeki dari langit tanpa ada
pertanggung jawaban,padahal niat pemerintah adalah ingin meningkatkan taraf
hidup masyarakat melalui bantuan pemberdayaan sosial.
4. Mark-up
harga
Mark-up harga terjadi ketika harga barang atau
layanan yang dibeli oleh pemerintah atau lembaga publik dibuat lebih tinggi
dari yang seharusnya, sehingga terdapat perbedaan harga yang menguntungkan
pihak tertentu.
Ini terjadi antara pihak
penyedia yang melakukan kesepakatan dengan oknum terkait tentang komisi dari
pekerjaan yang akan dilakukan, untuk memperoleh hasil yang tinggi dan memenuhi
prosentase tersebut maka harga barang dinaikkan secara drastis terkadang tanpa
memperdulikan kualitas barang.
5. Pemerasan
Pemerasan terjadi ketika seseorang
memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa orang lain memberikan uang atau imbalan
lainnya dengan ancaman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.
Misalnya ada masyarakat yang
mempunyai persoalan dengan salah satu orang berpengaruh yang mengerti tentang hukum
tetapi krisis moral dan sosial,maka dia akan mengancam masyarakat dengan tuntutan
pidana atau hukum.
Bagi masyarakat yang tidak
mempunyai pengalaman tentang hal tersebut,maka bisa dipastikan didalam
pikirannya seperti mendapatkan surat untuk menuju neraka dan dihantui dengan halusinasi
pikiran yang menakutkan.
Ketakutan inilah yang menjadi
peluang orang lain untuk memeras masyarakat tersebut dengan cara meminta ganti
rugi agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses hokum selanjutnya,maka dia
akan mati matian utnuk menutupi ganti rugi tersebut agar masalah itu cepat terselesaikan.
6. Korupsi
politik
Korupsi politik dilakukan dalam
bentuk penggunaan dana atau sumber daya oleh politisi atau partai politik untuk
memperoleh pengaruh politik, mengamankan suara atau dukungan masyarakat, atau
memanipulasi proses politik demi kepentingan golongannya.
Praktek transaksional politik
adalah salah satu penyebab rusaknya tatanan kehidupan politik di Indonesia
karena semua perjalannya cenderung dihitung secara ekonomi sehingga logis
ketika orang yang mengikuti kontestasi politik selalu berpikir untung dan
rugi,dan ketika menduduki posisi dan jabatan yang strategis dia akan mencari
keuntungan sendiri untuk mengembalikan modal politik yang sudah di keluarkan.
7. Korupsi
dalam sektor swasta
Korupsi juga dapat terjadi dalam sektor
swasta, seperti penyuapan untuk mendapatkan kontrak atau keuntungan bisnis yang
tidak adil sehingga persaingan akan dimenangkan dengan mudah karena lawan
bisnisnya dikalahkan oleh kesepakatan salah satu pihak.
Peristiwa yang sering terjadi
adalah banyak oknum pegawai yang mengatas namakan pejabat perusahaan untuk
meminta uang sogokan kepada orang lain yang ingin bekerja di perusahaan
tersebut,
Orang yang ingin bekerja
diperusahaan tersebut berusaha untuk membayar uang yang telah disepakati antara
dirinya sendiri dengan orang dalam perusahaan agar bisa cepat mendapatkan
pekerjaan,tidak heran jika sesudah dia bekerja didalam perusahaan itu perilakunya
tidak mencerminkan rasa memiliki dan membesarkan perusahaan tempatnya bekerja.
Dalam konteks ini yang paling
dirugikan adalah pemilik perusahaan yang memiliki modal untuk membangun
perusahaan dengan banting tulang,bersusah payah untuk membesarkan perusahaan
tetapi dirusak oleh karyawan yang tidak mempunyai moral dan integritas yang
tinggi terhadap perusahaan tersebut.
Beberapa contoh umum dan variasi
korupsi dapat terjadi dalam bermacam macam bentuk dan tingkatan di berbagai sector
baik itu perusahaan Swasta ataupun Institusi negara.pelakunya pun mempunyai
latar belakang pekerjaan,pindidikan dan jabatan yang berbeda beda pula,oleh
sebab itu diperlukan kesadaran yang tinggi dan ketegasan hukum terhadap pelaku
korupsi di Indonesia untuk meminimalisir tingkat korupsi agar masyarakat,bangsa
dan negara Indonesia mengakami kemajuan yang pesat dalam segi ekonomi,politik
dan pembangunan sosial.
